DIAGNOSA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut positif Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah. Namun, ia mempertanyakan langkah dan tindakan medis lanjutan dari program tersebut.

"(CKG) menyentuh langsung masa depan bangsa, yakni anak-anak kita. Namun, sebagai wakil rakyat yang diberi amanah untuk mengawasi sektor kesehatan dan perlindungan sosial, saya ingin menegaskan, kita tidak boleh hanya puas pada seremoni semata," kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu 6/8/2025.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan Program CKG di sejumlah sekolah/madrasah/pesantren di sejumlah daerah pada Senin 4/8/2025. Pada 2025, pemerintah menargetkan 53 juta peserta didik seluruh Indonesia mengikuti Program CKG.

Pelaksanaan hari pertama, kata Nurhadi, harus menjadi momen evaluasi. Terutama terkait kelayakan alat medis yang digunakan, kecukupan tenaga kesehatan, dan terkait sistem pelaporan hasil, apakah langsung terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

"Jangan sampai program ini hanya menjadi kegiatan tempelan tanpa tindak lanjut medis yang konkret," tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu juga menyoroti aspek keberlanjutan program. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan, bagaimana tindakan yang dilakukan jika ditemukan masalah kesehatan pada anak didik.

"Setelah dicek, lalu apa? Apakah anak-anak yang ditemukan memiliki masalah kesehatan akan dirujuk dan difasilitasi untuk mendapatkan perawatan? Atau malah akan berhenti di angka-angka laporan semata?" urainya.

Persoalan keberlanjutan itu harus dijawab secara serius oleh penyelenggara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Program CKG ini jangan hanya dijadikan ajang pencitraan. Ini soal hak dasar anak untuk sehat. Dan negara melalui seluruh perangkatnya harus hadir secara utuh, tidak parsial dan tidak sporadis," tukas Nurhadi.