DIAGNOSA -- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pembahasan anggaran 2026 harus dilakukan secara hati-hati (prudent) dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Netty dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 26/8/2025.

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut, selain isu anggaran, Komisi IX juga akan mencermati pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Layanan kesehatan adalah hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pembicaraan terkait JKN maupun KRIS harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Netty.

Ia menekankan bahwa perbaikan pembiayaan kesehatan harus menjadi solusi yang adil bagi semua pihak.

“Rencana perbaikan pembiayaan kesehatan harus memperhatikan kondisi masyarakat hari ini. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis tetap harus mendapat perlindungan serta kesejahteraan, sementara masyarakat juga merasakan peningkatan kualitas layanan,” jelasnya.

Dengan sikap kritis dan konstruktif, Netty menegaskan Fraksi PKS akan mengawal agar anggaran kesehatan tidak hanya menjadi angka dalam APBN, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.