DIAGNOSA -- Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu dan satu-satunya yang berlaku di seluruh bandara dan pelabuhan di Indonesia. Mulai 1 Oktober 2025, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia tersebut.

All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.

Acara grand launching dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan stakeholders sektor transportasi, imigrasi, kesehatan, hingga pariwisata.

AHY menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan sistem ini, terutama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi garda terdepan dalam penyusunan dan uji coba platform.

Melalui sistem All Indonesia, penumpang kini dapat melakukan deklarasi imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina secara satu pintu, terintegrasi, dan digital. Hal ini diharapkan meningkatkan efisiensi, keamanan, serta memberikan kesan pertama yang positif bagi wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.

“Seringkali first impression di bandara atau pelabuhan menjadi kesan yang melekat bagi wisatawan maupun investor. Jika pelayanan kita baik, maka mereka akan datang kembali dan membawa dampak positif bagi pariwisata serta perekonomian nasional. Karena itu, tugas kita berikutnya adalah menjaga sistem ini agar terus disempurnakan, sekaligus mengkampanyekan penggunaannya agar semakin banyak penumpang yang merasakan manfaatnya,” ujar AHY.

Lebih lanjut AHY menyampaikan, pemerintah terus berusaha memperbaiki layanan publik. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo, semua berawal dari good governance termasuk tata kelola bandara dan semua yang menjadi pintu masuk Indonesia. Inisiatif ini, tegasnya bukan sekadar gimmick, akan tetapi kebutuhan mendasar yang bisa menjadi game changer yang berperan signifikan terhadap kemajuan indonesia.

Selain memperkuat tata kelola pelayanan publik, sistem All Indonesia juga diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi. AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa integrasi deklarasi kesehatan dalam aplikasi "All Indonesia” merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini nasional terhadap penyakit menular maupun faktor risiko kesehatan lainnya.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses kedatangan penumpang internasional. Dengan adanya sistem ini, Kementerian Kesehatan dapat melakukan deteksi dini yang lebih cepat di pintu masuk negara.

“Melalui All Indonesia, Kementerian Kesehatan dapat lebih cepat mendeteksi penyakit menular atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan wabah. Dengan begitu, respons segera bisa dilakukan di pintu masuk negara sebelum penyakit menyebar lebih luas. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Prof. Dante.

Sebelumnya, deklarasi kesehatan penumpang dilakukan secara manual atau melalui platform terpisah. Dengan adanya integrasi ini, seluruh data kesehatan kini terhubung langsung dalam satu sistem bersama dengan imigrasi, bea cukai, dan karantina.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat keamanan kesehatan nasional (health security). Sistem terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis data kesehatan secara real-time, mengantisipasi potensi ancaman penyakit lintas negara, serta mempercepat koordinasi lintas sektor dalam penanganannya.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini, termasuk memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Sistem ini telah melalui masa uji coba sejak Juli 2025 di tiga bandara internasional utama yaitu, Soekarno-Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), dan Ngurah Rai (Bali). Setelah dinilai berhasil, pemerintah memperluas implementasi ke seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.