DIAGNOSA -- Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi semakin menjadi ancaman utama bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat. Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

Sebagai upaya menangani krisis ini, para pemangku kebijakan dan pakar kesehatan terkemuka dari Kementerian Kesehatan Indonesia, berbagai lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya berkumpul hari ini untuk membahas strategi pangan dan memperkuat inisiatif gizi, seperti penghapusan lemak trans dan pengurangan garam terbukti efektif menekan PKV di beberapa negara. Diskusi juga menyoroti penelitian terbaru manfaat positif kebijakan penghapusan lemak trans terhadap kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Menurut Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans bukan hanya langkah kesehatan masyarakat, pengendalian faktor risiko, tetapi juga strategi terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional

“Kita melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7.8% per tahun dalam 10 tahun terakhir ini,” paparnya.

Hasil analisis efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Dr. Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL) menunjukkan bahwa penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama dan menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa, jika kebijakan ini dapat diterapkan pada tahun 2025. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan gizi yang ditujukan untuk mencegah PTM tidak hanya dapat mengurangi kematian dini, tetapi juga menekan biaya kesehatan yang terkait dengan penyakit akibat pola makan yang buruk.

Menurut Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis

“Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Ini mencakup edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran akan risiko PTM untuk mendorong perubahan perilaku sejak dini” jelasnya.

Berbagai negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat. Dr. dr. Sukadiono, M.M., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan bahwa pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor

“Kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi ini dapat dicegah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka,” ujarnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Dr. Moh. Subuh, MPPM., Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), menambahkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini

“Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi, dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” katanya.

Pertemuan ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil berkomitmen untuk mempercepat penerapan kebijakan pangan sehat guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.