DIAGNOSA -- Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, menyampaikan apresiasi atas kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk BKKBN. Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait efisiensi anggaran dan perlunya optimalisasi program melalui kemitraan lintas sektor.

Muh. Haris mencermati bahwa meskipun anggaran mengalami kenaikan, nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya serta tingginya proporsi belanja operasional dalam anggaran BKKBN yang dinilai belum memberikan dampak langsung yang signifikan kepada masyarakat.

“Kalau saya cermati, lebih dari Rp3,2 triliun anggaran dialokasikan untuk belanja operasional. Artinya, belanja yang langsung berdampak terhadap masyarakat itu relatif kecil,” ujarnya

Lebih lanjut, Muh. Haris menyoroti adanya penurunan anggaran sebesar Rp219 miliar dibandingkan dengan tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, ia mendorong Menteri BKKBN untuk memperkuat strategi kemitraan pentahelix, yakni kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, guna menyukseskan program-program strategis kependudukan dan keluarga berencana.

“Pak Menteri perlu betul-betul memikirkan strategi kemitraan pentahelix yang lebih kuat. Pelibatan sektor swasta, komunitas, hingga tokoh masyarakat akan sangat membantu dalam pencapaian target program,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh lapangan. Ia menilai, semangat dan metode penyuluhan yang efektif seperti di masa lalu perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Dulu para penyuluh itu luar biasa. Mereka turun langsung ke kampung-kampung, memberikan penyuluhan dengan pendekatan yang tegas dan menyentuh. Saya kira pendekatan semacam itu perlu dikembangkan kembali, tentu dengan penyesuaian zaman,” tambahnya.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan evaluasi Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BKKBN. Komisi IX menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efektivitas penggunaan anggaran negara agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.