Home > News

Wakil Menteri Kesehatan Data Survei Kesehatan Indonesia Sebagai Acuan Kebijakan

Data SKI 2023 menghasilkan berbagai data dasar kesehatan yang komprehensif, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, disabilitas, kesehatan ibu dan anak, biomedis, kesehatan lingkungan, akses pelayanan kesehatan, farmasi d
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono saat menerima Cinderamata. Gambar: Kemenkes
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono saat menerima Cinderamata. Gambar: Kemenkes

DIAGNOSA -- Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono berpesan agar hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 tidak hanya menjadi laporan status kesehatan masyarakat, melainkan sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan kesehatan.

“Karena tujuan SKI adalah menilai capaian hasil pembangunan kesehatan selama lima tahun terakhir di Indonesia serta mengukur tren status gizi balita dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Data kesehatan ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka menyusun kebijakan kesehatan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Wamenkes Dante pada acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu ,12/6/2024, kemarin.

Sebelum terintegrasi dalam SKI, terdapat dua survei besar di bidang kesehatan, yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang terakhir kali dilaksanakan pada 2018, dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022.

“Jadi, survei ini menyatukan SSGI dan Riskesdas ke dalam bentuk satu survei yang terintegrasi,” ujar Wamenkes Dante.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Liza Munira menyatakan, SKI 2023 menghasilkan berbagai data dasar kesehatan yang komprehensif, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, disabilitas, kesehatan ibu dan anak, biomedis, kesehatan lingkungan, akses pelayanan kesehatan, farmasi dan pengobatan tradisional, pengetahuan dan perilaku kesehatan, hingga status gizi.

Kepala BKPK Liza Munira menambahkan, selama pelaksanaan survei, tim SKI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pemerintah daerah.

“Pada Tahun 2023, Kementerian Kesehatan melaksanakan survei Kesehatan Indonesia di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, Setwapres, Kemendagri, dan Kemenko PMK serta pemerintah daerah,” papar Liza mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat.

Wamenkes berharap, hasil SKI 2023 ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembangunan kesehatan yang terangkum dalam 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

“Jadi, saya tadi sampaikan kepada Pak Sekjen untuk merajut hasil SKI ini di dalam 6 pilar transformasi kesehatan,” ujar Wamenkes Dante.

Menurut Wamenkes Dante, peristiwa pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya data dalam penyusunan kebijakan. Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan terkini dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional sangat penting untuk menyusun program dan kebijakan kesehatan yang efektif, baik dalam situasi pandemi maupun dalam mencapai target kesehatan nasional.

Wamenkes menyatakan, data SKI 2023 ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bahan kebijakan program, dasar arah pembangunan kesehatan yang berbasis bukti, perencanaan pembangunan kesehatan di tingkat nasional maupun daerah

Wamenkes Dante juga berpesan dan berharap agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang kesehatan dapat menerima dan memahami perbedaan sikap masyarakat dalam menyikapi hasil survei. Menurutnya, perbedaan sikap tersebut adalah hal yang wajar.

“Perbedaan menyikapi hasil survei adalah suatu hal yang wajar.”

Lebih lanjut, Wamenkes Dante menjelaskan, terdapat dua jenis data yang dapat digunakan pada SKI 2024.

Pertama, data yang bersumber dari pelaporan atau data rutin, seperti data yang dilaporkan ke dinas kesehatan, data pasien rumah sakit, dan data pengguna BPJS Kesehatan. Data ini digunakan untuk mengetahui progres program kesehatan yang berjalan, seperti jumlah balita yang ditimbang.

Kedua, data yang bersumber dari survei, seperti data dari Riskesdas, SSGI, atau SKI. Data survei ini lebih ditujukan untuk mengukur dampak kesehatan, seperti prevalensi stunting.

“Kedua jenis data ini memiliki peran yang saling melengkapi dan mendukung serta dibutuhkan untuk mengukur capaian program kesehatan di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, Wamenkes Dante menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penyusunan SKI 2023. Ia yakin bahwa proses penyusunannya telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme oleh tim yang kompeten, baik dari sisi ilmiah maupun etik, sehingga data yang disajikan adalah data yang valid dan transparan.

Wamenkes Dante juga mengapresiasi dinas kesehatan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan survei.

Wamenkes Dante menyampaikan langkah tepat yang perlu diambil untuk menindaklanjuti hasil Survei SKI 2023 adalah melakukan perbaikan kinerja program kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jadi, orientasinya bukan hanya publikasi, tapi orientasi adalah memperbaiki program kesehatan,” kata Wamenkes Dante mengenai tujuan orientasi pelaksanaan SKI.

Lebih lanjut, Wamenkes Dante menyatakan, ke depannya proses birokrasi permintaan data SKI bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat akan lebih sederhana dan mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan masukan dari berbagai pihak terkait, seperti akademisi, peneliti, dan masyarakat, dalam penyusunan kebijakan kesehatan.

“Sehingga, nanti bisa memberikan evaluasi dan masukan pada program berdasarkan dari data SKI yang dihasilkan,” kata Wamenkes Dante.

Kemudahan permintaan data SKI 2023 ini juga menjadi fokus utama Kepala BKPK Liza Munira. Pada acara Diseminasi SKI 2023, BKPK mengundang berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga, akademisi/universitas, mitra pembangunan kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi, untuk memanfaatkan data SKI sebagai bahan perencanaan, evaluasi, maupun kepentingan ilmiah.

“Seperti kita ketahui, data yang paling baik adalah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” ujar Kepala BKPK Liza Munira.

Lebih lanjut, Kepala BKPK Liza menjelaskan bahwa laporan hasil SKI 2023 sudah dapat diakses melalui situs web BKPK dalam tiga format, yaitu laporan SKI dalam angka, laporan tematik Potret Indonesia Sehat, dan factsheet SKI.

“Selain itu kami juga membuka akses micro data melalui portal layanan data Kementerian Kesehatan,” ujar Liza Munira.

Kepala BKPK Liza menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengundang masyarakat untuk berperan serta dalam pemanfaatan data SKI. Bahkan, untuk menarik minat masyarakat terhadap pemanfaatan data SKI, BKPK menyelenggarakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan kesehatan menggunakan data SKI 2023 sebagai sumber data utama.

Bentuk rekomendasi kebijakan dalam kompetisi ini berupa policy brief. Kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan ini terbuka untuk masyarakat umum.

“Kami mengharapkan kompetisi ini akan memunculkan gagasan rekomendasi kebijakan yang original dan inovatif untuk percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan di Indonesia,” ujar Liza Munira.

Wamenkes Dante juga meminta Kepala BKPK Lisa Munira untuk mengunggah data SKI ke badan internasional sehingga profil kesehatan Indonesia dapat teridentifikasi.

“Sehingga, kita dapat memetakan dan membuat program kesehatan strategis di kancah internasional dan dapat menempatkan Indonesia di tempat yang sesuai,” tutup Wamenkes Dante.

× Image